HEADLINE Jakarta PENDIDIKAN Siaran Pers Universitas Paramadina

Pendidikan Gratis dari SD hingga PTN: Prof. Didik Sebut Prabowo Lanjutkan Fondasi yang Ada

bila salsabila4 minggu ago

7 4 minutes read

Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian publik, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen untuk menyediakan pendidikan gratis di semua jenjang pendidikan negeri, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC) pada tanggal 18 September 2026. Komitmen ini menunjukkan tekad pemerintah untuk membuat pendidikan lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan Pendidikan Gratis: Rapat Terbatas untuk Mewujudkan Harapan

Presiden Prabowo mengindikasikan bahwa langkah selanjutnya adalah mengadakan rapat terbatas guna merumuskan kebijakan pendidikan gratis secara lebih mendalam. Ia menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai dari SD hingga universitas negeri, seharusnya tidak lagi menjadi beban bagi masyarakat. Ini merupakan langkah besar menuju pemerataan akses pendidikan.

Pendapat Ahli: Prof. Didik J. Rachbini dan Visi Pendidikan Gratis

Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menyatakan bahwa gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi merupakan agenda monumental yang perlu segera diimplementasikan oleh pemerintah. Menurutnya, visi ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, mengingat pondasi untuk kebijakan tersebut telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Fondasi yang Telah Ada: Wajib Belajar 12 Tahun

Prof. Didik mengingatkan bahwa kebijakan wajib belajar 12 tahun yang diperkenalkan pada masa SBY telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan. Ia menjelaskan bahwa program tersebut didukung oleh pembiayaan operasional sekolah dari pemerintah, yang juga mencakup beberapa sekolah swasta.

Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Memberikan dukungan finansial untuk sekolah swasta.
Membangun program wajib belajar 12 tahun.
Mendukung kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Mendorong partisipasi dalam pendidikan.

Langkah Selanjutnya: Memperluas Cakupan Pendidikan Gratis

Didik mengusulkan bahwa langkah selanjutnya bagi pemerintah adalah memperluas cakupan pendidikan gratis hingga tingkat SMA. Ia berpendapat bahwa mengubah wajib belajar menjadi 15 tahun dengan memasukkan pendidikan menengah atas sebagai komponen pendidikan gratis adalah langkah yang perlu diambil.

“Presiden Prabowo kini memiliki kesempatan untuk melanjutkan program wajib belajar 15 tahun, yang berarti pendidikan gratis untuk sekolah menengah atas negeri,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa beberapa pemerintah daerah sudah menerapkan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang SMA, dan dukungan dari pemerintah pusat sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan tersebut.

Tantangan di Jenjang Pendidikan Tinggi

Selanjutnya, Didik menyoroti bahwa tantangan yang lebih besar terletak pada pendidikan tinggi, terutama dalam merancang skema pembiayaan untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Ia menegaskan pentingnya memastikan akses pendidikan tinggi tidak terhalang oleh faktor ekonomi calon mahasiswa.

Mengatasi Masalah Pembiayaan di PTN

Didik mengkritik kebijakan jalur mandiri di PTN yang cenderung berkembang seiring dengan dorongan agar perguruan tinggi mencari sumber pembiayaan sendiri. Menurutnya, kewenangan yang luas dalam penerimaan mahasiswa dan pembiayaan harus disertai dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Menjaga integritas proses penerimaan mahasiswa.
Mencegah praktik korupsi dalam pendidikan tinggi.
Memastikan sistem berbasis meritokrasi.
Memberikan prioritas bagi mahasiswa kurang mampu.
Menjaga kualitas pendidikan tinggi.

Reformasi di Perguruan Tinggi: Dari Komersialisasi ke Pendidikan Berkualitas

Didik menekankan bahwa kebijakan pendidikan tinggi harus diarahkan pada sistem penerimaan yang berfokus pada meritokrasi dan kemampuan akademik. Ia menegaskan bahwa PTN tidak seharusnya dibebani dengan tugas komersial untuk mencari anggaran, tetapi lebih berfungsi sebagai universitas riset, terutama PTN Berstatus Hukum (BH) yang sudah memiliki dana endowment dari berbagai sumber.

Selain itu, ia juga mengusulkan penataan ukuran dan struktur perguruan tinggi untuk mencapai efisiensi. Pemerintah, menurutnya, dapat memberikan alokasi pembiayaan operasional yang berbeda sesuai dengan skala dan karakteristik masing-masing PTN.

Optimalisasi Pembiayaan Operasional Perguruan Tinggi

“Dengan melakukan efisiensi dan ‘right sizing’ PTN, pemerintah dapat mengalokasikan dana operasional yang berkisar antara 500 miliar hingga 1 triliun rupiah untuk PTN utama, sedangkan PTN kecil bisa mendapatkan alokasi 200-500 miliar rupiah,” jelas Didik. Ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, pendidikan tinggi dapat dijalankan secara lebih efisien.

Peran PTN dan PTS dalam Sistem Pendidikan

Dalam pandangannya, Didik juga menekankan pentingnya peran masing-masing antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Ia berpendapat bahwa PTN seharusnya lebih diarahkan untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang memenuhi standar akademik, dengan perhatian khusus kepada mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu.

Pemberian Prioritas kepada Mahasiswa Kurang Mampu

Mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, menurutnya, dapat memilih pendidikan di PTS. “Bagi mahasiswa yang mampu secara ekonomi, jalur PTS dapat menjadi pilihan, yang dibiayai oleh masyarakat. Dengan demikian, ada dua sumber dana pendidikan tinggi yaitu APBN dan dana masyarakat,” ungkap Didik. Ia menegaskan bahwa mahasiswa yang tidak mampu harus mendapatkan prioritas masuk ke PTN dengan tetap berpegang pada asas meritokrasi dan kemampuan.

Efisiensi juga perlu diterapkan di PTS untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan tinggi dikelola secara berkelanjutan. Didik menegaskan bahwa PTS yang memiliki kapasitas 6.000 hingga 12.000 mahasiswa dapat dijalankan secara efisien dengan dana antara 100-200 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa PTN juga harus dapat mengelola sumber daya mereka dengan sebaik-baiknya.

Restrukturisasi Anggaran Pendidikan

Didik berpendapat bahwa untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, diperlukan penataan kembali anggaran pendidikan nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menentukan prioritas dalam penggunaan anggaran agar sumber daya yang ada dapat diarahkan lebih efektif untuk memperluas akses pendidikan.

Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Nasional

Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan sebagian dari anggaran pendidikan nasional untuk membangun skema pembiayaan pendidikan tinggi negeri. Ini termasuk penguatan PTN di daerah yang dapat dibiayai oleh pemerintah daerah. “Dengan mengambil sebagian kecil dari 769 triliun dana pendidikan, maka pendidikan gratis untuk PTN bisa dimulai,” tegas Didik.

Implementasi Gagasan Pendidikan Gratis

Prof. Didik menilai bahwa gagasan Presiden mengenai pendidikan gratis perlu segera diterjemahkan oleh kementerian terkait melalui desain kebijakan yang jelas, mekanisme pembiayaan, serta tahapan implementasi yang terencana. “Pikiran Presiden tidaklah tidak masuk akal. Para menteri harus siap, serius, dan cerdas dalam menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” tuturnya.

Didik juga menekankan bahwa kebijakan ini membutuhkan penataan kembali alokasi anggaran pendidikan agar sejalan dengan tujuan konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Semangat dan arahan Presiden ini seharusnya tidak membingungkan Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Nasional, maupun Menteri Pendidikan Tinggi. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mengarahkan anggaran kembali ke ranahnya,” ungkapnya.

Momentum untuk Mencerdaskan Bangsa

Prof. Didik menilai bahwa pernyataan Presiden mengenai pendidikan gratis dapat menjadi momentum penting untuk membahas kembali desain pembiayaan pendidikan nasional. Ini mencakup hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan PTS dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik.

“Semangat Presiden yang berapi-api ini adalah kesempatan baik bagi dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, sesuai dengan cita-cita konstitusi,” tutup Didik. Dengan langkah-langkah strategis dan kebijakan yang jelas, pendidikan gratis dari SD hingga PTN dapat menjadi kenyataan, memberikan harapan baru bagi generasi mendatang.