APBD Perubahan Berita DPRD Kota Payakumbuh PEMERINTAHAN Zulmaeta

Wali Kota Payakumbuh: APBD 2026 Harus Tepat Sasaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

bila salsabila2 minggu ago

1 2 minutes read

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh memfokuskan perhatian pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menekankan pentingnya APBD yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjawab tantangan yang ada. Pertemuan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD menjadi momen krusial untuk mengevaluasi dan menyempurnakan rancangan tersebut.

Peran Pemandangan Umum Fraksi dalam Penyempurnaan APBD 2026

Zulmaeta menyatakan bahwa masukan dari fraksi-fraksi di DPRD sangat berharga bagi pemerintah. Hal ini menjadi acuan penting dalam proses penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD 2026. Dengan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat lebih efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa setiap penambahan dalam anggaran harus berdampak positif terhadap kinerja program yang dijalankan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya dituntut untuk merealisasikan belanja, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil yang konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fokus pada Hasil dan Manfaat

“Yang terpenting bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi lebih kepada hasil yang diperoleh serta sejauh mana manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Terkait dengan pendapatan asli daerah, Zulmaeta menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya untuk memperluas dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak.
Menyediakan layanan yang lebih baik untuk mempermudah proses pembayaran.
Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan.
Memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dalam pengelolaan pajak.
Meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana yang diperoleh dari pajak.

Digitalisasi untuk Transparansi dan Akurasi Data

Zulmaeta juga menekankan perlunya penguatan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Digitalisasi diyakini dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki akurasi data, serta mengurangi kemungkinan kebocoran dalam penerimaan daerah. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat akan lebih percaya pada pengelolaan keuangan pemerintah.

Kemandirian Fiskal dan Pelayanan Publik

“Kemandirian fiskal harus kita bangun secara bertahap. Potensi PAD perlu dikelola secara optimal dengan tetap menjaga prinsip pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak menghambat aktivitas ekonomi,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh OPD diharapkan untuk mempersiapkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah Perubahan APBD disepakati bersama DPRD. Persiapan ini sangat penting, terutama untuk kegiatan fisik, agar waktu pelaksanaan cukup dan kualitas pekerjaan terjaga.

Mitigasi Bencana dan Ketahanan Daerah

Pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap mitigasi bencana dan ketahanan daerah. Anggaran akan diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan, infrastruktur pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, serta kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. “Mitigasi bencana merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Kita harus memastikan bahwa masyarakat memiliki perlindungan dan pemerintah cukup siap ketika menghadapi risiko bencana,” tegasnya.

Komunikasi dan Sinergi antara Eksekutif dan Legislatif

Zulmaeta menyoroti pentingnya komunikasi dan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan Perubahan APBD. Setiap masukan yang diterima perlu dibahas secara terbuka, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan APBD yang lebih responsif dan berorientasi pada masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan APBD 2026 tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Payakumbuh. Keterlibatan aktif dari semua pihak akan sangat mendukung pencapaian tujuan tersebut, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warga kota.