Ahli Dewan Pers Berita Hukum Palembang Sidang 25 Media Palembang

Ahli Dewan Pers Nyatakan Gugatan 25 Media di Palembang Tidak Tepat Waktu

bila salsabila30 detik ago

0 3 minutes read

PALEMBANG — Persidangan lanjutan terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diusulkan oleh Arimansa Eko Putra terhadap 25 perusahaan media massa kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada hari Senin, 31 Agustus 2026. Pada sesi tersebut, seorang ahli hukum dari Dewan Pers, Hendrayana, memberikan penjelasan bahwa wartawan memiliki hak konstitusional untuk memberitakan fakta-fakta peristiwa yang terjadi. Ia juga menegaskan bahwa gugatan hukum ini masih dianggap prematur.

Pentingnya Persidangan dan Pendapat Ahli

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Noor Ichwan Ichlas Ria Adha tersebut menghadirkan Hendrayana sebagai saksi ahli dari pihak tergugat. Dalam keterangannya, Hendrayana menyampaikan bahwa berita yang menjadi pokok gugatan adalah berita faktual atau straight news yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi. Wartawan yang meliput berdasarkan undangan resmi dari lembaga, termasuk Kejaksaan, berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, selama laporan tersebut disusun sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

“Jika liputan dilakukan atas undangan, maka itu adalah berita faktual sesuai dengan keadaan yang terjadi. Berbeda halnya dengan laporan investigasi, yang memerlukan pengumpulan dan pendalaman data lebih lanjut,” ungkap Hendrayana setelah persidangan berakhir.

Perbedaan Tanggung Jawab Wartawan dan Konten Kreator

Hendrayana juga menekankan pentingnya membedakan antara tugas wartawan yang terikat pada kode etik profesi dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan konten kreator yang tidak terikat dengan regulasi yang sama. Hal ini menjadi penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai tanggung jawab hukum dalam penerbitan berita.

Sesuai dengan Pasal 12 UU Pers, tanggung jawab hukum terkait penerbitan berita terletak pada Penanggung Jawab atau Pemimpin Redaksi, bukan pada wartawan peliput secara individu. Ini menunjukkan bahwa wartawan hanya bertindak sebagai pihak yang melaporkan fakta yang ada, bukan sebagai penanggung jawab hukum bagi keseluruhan berita yang diterbitkan.

Pandangan Dewan Pers Mengenai Gugatan

Dari sudut pandang Dewan Pers, pengajuan gugatan oleh pihak penggugat yang bersamaan dengan laporan ke Dewan Pers, yang belum genap satu bulan, dianggap prematur. Pengadilan dianggap belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini sebelum ada putusan final dari Dewan Pers mengenai pelanggaran etika yang mungkin terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers harus melalui Dewan Pers terlebih dahulu sebelum dapat dibawa ke ranah peradilan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip lex specialis, yang mengatur bahwa hukum khusus harus diutamakan dalam situasi tertentu.

Peran LBH Palembang dalam Kasus Ini

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, Ivan Widodo, yang juga bertindak sebagai kuasa hukum untuk 25 media tersebut, menekankan bahwa keterangan dari ahli hukum tersebut semakin menguatkan posisi hukum pihak tergugat. Ia menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pers harus terlebih dahulu melalui Dewan Pers sebelum dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Penggugat dianggap melakukan langkah yang terlalu dini.
Pengadilan belum memiliki kewenangan hingga ada keputusan dari Dewan Pers.
Wartawan berhak meliput berdasarkan undangan resmi.
Tanggung jawab hukum terletak pada Penanggung Jawab atau Pemimpin Redaksi.
Pentingnya membedakan tugas wartawan dan konten kreator.

Implikasi Hukum dan Etika Jurnalistik

Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai etika jurnalistik dan hukum yang mengatur profesi ini. Setiap wartawan harus menyadari bahwa mereka bertindak dalam kerangka hukum yang jelas dan bahwa setiap laporan yang mereka buat harus berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggugat dalam kasus ini tidak hanya menantang integritas 25 media, tetapi juga memicu diskusi yang lebih luas mengenai kebebasan pers dan hak-hak wartawan dalam melaksanakan tugas mereka. Ini menjadi penting terutama di era di mana informasi begitu mudah diakses dan disebarluaskan.

Perlunya Kesadaran Hukum di Kalangan Wartawan

Wartawan perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk melindungi diri mereka dari gugatan yang mungkin muncul akibat laporan mereka. Mereka harus memahami bahwa meskipun mereka memiliki hak untuk meliput, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan meningkatkan pemahaman akan hukum dan etika jurnalistik, diharapkan para jurnalis dapat mengurangi risiko gugatan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa.

Kesimpulan

Kasus gugatan 25 media di Palembang ini memberikan pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia jurnalistik. Adanya pandangan dari Dewan Pers dan pihak hukum menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pers harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini bukan hanya untuk melindungi media dan wartawan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kualitas informasi yang disajikan kepada publik.