Ekonomi HEADLINE Integrasi Data Kepala Bapenda Medan Kepala Kantor Pertanahan Medan M. Agra Novrian medan NEWS MEDIA Opini Publik Rivaldi Tata Kelola Perpajakan Daerah

Perkuat Tata Kelola Perpajakan Daerah melalui Integrasi Data Bersama Kantah, M. Agra Novrian

bila salsabilaSeptember 13, 2026

10 4 minutes read

Integrasi data merupakan langkah krusial dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah, menciptakan sistem yang lebih efektif, transparan, dan berbasis digital. Di era digital saat ini, kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah menjadi semakin mendesak, seiring dengan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Dengan adanya inovasi dan kolaborasi antar lembaga, tata kelola perpajakan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan.

Sinergi Antara Bapenda dan Kantah Kota Medan

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agra Novrian, mengungkapkan pentingnya integrasi data saat menerima kunjungan dari Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Medan, Rivaldi. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026) ini menjadi momen penting dalam upaya meningkatkan tata kelola perpajakan daerah melalui sinergi antara kedua lembaga.

Agra menekankan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah lanjutan dari Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta Menteri Dalam Negeri. Tujuan utama dari sinergi ini adalah untuk mengoptimalkan integrasi data pertanahan dan perpajakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Mengurangi Ketidaksesuaian Data Pajak

“Kerja sama ini menjadi dasar yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” jelas Agra. Dengan adanya penyelarasan antara data pertanahan dan pajak, potensi ketidaksesuaian serta kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalkan.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam jangka panjang, masyarakat juga akan merasakan dampak positif dari peningkatan layanan perpajakan yang lebih baik dan terintegrasi.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai Landasan

Untuk mengimplementasikan sinergi ini, Bapenda dan Kantah Kota Medan akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). PKS ini akan mengatur sinergi tugas dan fungsi antara bidang pertanahan dan bidang keuangan daerah, dengan fokus pada pengintegrasian data.

Melalui PKS ini, kedua instansi akan melakukan berbagai kegiatan, di antaranya:

Pemadanan Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Induk Bidang (NIB).
Pertukaran data peralihan hak atas tanah secara elektronik.
Penerapan layanan digital melalui Web Service/REST JSON.
Mempercepat proses verifikasi dan validasi BPHTB.
Pengamanan sertifikat aset tanah milik Pemerintah Kota Medan.

Manfaat Data Zona Nilai Tanah (ZNT)

Kerja sama ini juga mencakup pemanfaatan data Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai alat bantu dalam penilaian kewajaran Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Data ini sangat penting untuk validasi potensi kurang bayar BPHTB serta mempercepat pendaftaran dan pengamanan sertifikat aset. Dengan demikian, tata kelola perpajakan daerah akan menjadi lebih sistematis dan terukur.

Dukungan terhadap Masyarakat

Selain fokus pada integrasi data, Bapenda Kota Medan juga berkomitmen untuk mendukung program pertanahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan pengurangan atau keringanan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inisiatif ini mencakup program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertifikasi tanah lintas sektor, serta sertifikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan adanya dukungan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses hak atas tanah dan mendapatkan kepastian hukum terkait aset yang dimiliki.

Pentingnya Transparansi dalam Tata Kelola Perpajakan

Transparansi menjadi kunci utama dalam tata kelola perpajakan daerah yang baik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Lebih jauh lagi, peningkatan transparansi ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Medan. Dengan adanya kepastian hukum dan sistem perpajakan yang jelas, investor akan merasa lebih aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya.

Transformasi Digital dalam Pengelolaan Pajak

Transformasi digital menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan tata kelola perpajakan daerah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengelolaan data pajak dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Sistem digital memungkinkan pengumpulan dan analisis data pajak secara real-time.

Melalui penerapan teknologi, Bapenda dan Kantah Kota Medan dapat melakukan pemantauan secara berkala terhadap potensi penerimaan pajak. Selain itu, teknologi juga mempermudah akses masyarakat terhadap informasi perpajakan, sehingga mereka dapat lebih memahami kewajiban dan hak-hak mereka.

Penerapan Sistem Layanan Digital

Penerapan sistem layanan digital, seperti Web Service/REST JSON, akan mempercepat proses verifikasi dan validasi BPHTB. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi terkait pajak dengan lebih cepat dan mudah.

Pengurangan waktu proses transaksi.
Peningkatan akurasi data.
Peningkatan kepuasan masyarakat.
Memudahkan akses informasi perpajakan.
Transparansi dalam proses administrasi pajak.

Membangun Kepercayaan Melalui Sinergi

Sinergi antara Bapenda dan Kantah Kota Medan diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara kedua instansi, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari peningkatan layanan perpajakan yang lebih baik.

Kepercayaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Efisiensi dalam Pemungutan Pajak

Dengan adanya sinergi ini, efisiensi dalam pemungutan pajak dapat ditingkatkan. Proses yang lebih cepat dan akurat dalam pengumpulan data pajak akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Lebih jauh lagi, efisiensi ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Kesimpulan: Menuju Tata Kelola Perpajakan Daerah yang Lebih Baik

Integrasi data antara Bapenda dan Kantah Kota Medan merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perpajakan daerah. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan efektivitas pemungutan pajak dapat ditingkatkan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dapat terjaga dengan baik.

Melalui penerapan teknologi dan kerja sama yang solid, masyarakat akan memperoleh manfaat yang nyata dari sistem perpajakan yang lebih baik. Dengan demikian, kita bersama-sama dapat menuju tata kelola perpajakan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.