Pemprov Lampung terus berupaya memastikan kepastian hukum terkait status aset lahan di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam konteks ini, rapat yang diadakan di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum pada tanggal 14 Agustus 2026, menjadi salah satu langkah strategis untuk meneliti riwayat lahan Way Hui dan memperjelas status kepemilikannya.
Menelusuri Riwayat Lahan Way Hui
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Pemprov Lampung untuk mendapatkan kepastian hukum atas aset daerah. Dalam rapat tersebut, dibahas dokumen pertanahan dan riwayat administrasi mengenai lahan yang memiliki luas sekitar 5 hektare, yang sebelumnya terdaftar sebagai aset pemerintah provinsi.
Menurut penjelasan yang terungkap dalam rapat, lahan ini diakui oleh Pemprov Lampung setelah dikembalikan oleh TVRI pada tahun 2011. Secara fisik, lahan tersebut dikuasai hingga tahun 2015. Namun, pada tahun yang sama, lahan tersebut beralih penguasaan kepada pihak lain, diikuti dengan upaya penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Langkah Awal Pemprov Lampung
Pemprov Lampung telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempertahankan dan memperjelas status lahan Way Hui. Salah satu upaya tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk memproses sertifikasi lahan terkait.
Dalam proses koordinasi tersebut, Pemprov Lampung mendapatkan informasi bahwa sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Menindaklanjuti saran dari Kantor Pertanahan, Pemprov mengirimkan surat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan nomor 028/1987/11/2016 pada tanggal 26 Agustus 2016, yang berisikan permohonan penghentian penerbitan sertifikat.
Permohonan Sertifikat dan Tindak Lanjut
Pada tahun 2021, Pemprov Lampung mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat Hak Pakai atas lahan yang dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Permohonan ini ditindaklanjuti dengan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan bernomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, yang menginformasikan penutupan berkas.
Dari surat tersebut, terungkap bahwa di atas lahan yang dimaksud telah ada sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang tercatat atas nama PT SIL. Hal ini menunjukkan bahwa status lahan tersebut masih kompleks dan memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Pengecekan Dokumen Pertanahan
Dalam rapat tindak lanjut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa mereka akan melakukan pengecekan terhadap warkah atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan tersebut. Langkah ini sangat penting untuk menelusuri riwayat administrasi dan memastikan semua proses yang telah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemprov Lampung menegaskan bahwa penelusuran dokumen serta riwayat pertanahan adalah langkah krusial untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status hukum lahan tersebut. Dengan pemahaman yang utuh mengenai status lahan, Pemprov Lampung dapat merumuskan langkah penyelesaian yang efektif.
Strategi Penyelesaian Aset Daerah
Setelah mendapatkan informasi dan data yang cukup, Pemprov Lampung berencana untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian yang dapat meliputi upaya litigasi maupun nonlitigasi. Dalam setiap langkah yang diambil, Pemprov akan tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya ini adalah bagian dari komitmen Pemprov Lampung untuk mengamankan dan menertibkan aset daerah. Memastikan bahwa setiap aset milik pemerintah memiliki kepastian administrasi dan hukum yang jelas merupakan prioritas utama.
Koordinasi dengan Pihak Terkait
Melalui koordinasi yang intensif dengan Kantor Pertanahan dan pihak-pihak terkait, Pemprov Lampung berharap proses penelusuran dokumen dapat memberikan kejelasan mengenai riwayat serta status hak atas lahan Way Hui. Dengan demikian, langkah-langkah penyelesaian yang diambil dapat dilaksanakan secara tepat dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemprov Lampung berkomitmen untuk terus berupaya dalam menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat dan kelancaran administrasi aset daerah. Dengan transparansi dan kerjasama yang baik, diharapkan masalah aset lahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Dalam menghadapi tantangan terkait riwayat lahan Way Hui, Pemprov Lampung menunjukkan komitmennya untuk melakukan penelusuran yang mendalam dan menyeluruh. Dengan cara ini, diharapkan semua proses administrasi dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi aset daerah.
Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Pemprov Lampung, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada kepastian hukum atas aset tersebut. Oleh karena itu, upaya ini sangat penting untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.
➡️ Baca Juga: Pastikan Dukungan 5G pada Lokasi, Perangkat, dan SIM Anda dengan Panduan Ini
➡️ Baca Juga: Timnas Indonesia Siap Hadapi Kebijakan Ekspor di Kejuaraan Internasional
