TAPD Pemko Tebingtinggi Dapatkan Sorotan, Pembayaran Proyek Kolam Renang Mangkrak Dipastikan Lunas

Pembayaran proyek kolam renang yang terhambat di Kota Tebingtinggi kini menjadi sorotan publik. Meskipun proyek ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan, Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi berencana untuk melunasi pembayaran yang terkait. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan aktivis, terutama mengenai manfaat dari proyek yang belum sepenuhnya selesai.

Proyek yang Mangkrak dan Rencana Pembayaran

Proyek kolam renang ini telah menjadi perhatian karena dinilai tidak memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan awal pembangunan, meskipun kontraknya seharusnya berakhir pada tahun 2025. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai validitas rencana pelunasan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Maulana Harahap, Koordinator Aksi Aliansi Mahasiswa Anti Ketidakadilan Sumatera Utara (AMAKSU), mengungkapkan keprihatinannya saat ditemui oleh awak media di Medan. Menurutnya, ada sejumlah isu penting yang perlu dibahas terkait dengan pelunasan proyek kolam renang tersebut. Ia menekankan bahwa pekerjaan tersebut terlihat mengalami keterlambatan yang signifikan dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan

Maulana juga mencatat bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2025, terdapat temuan yang menyebutkan kewajiban ganti rugi sekitar Rp44 juta, meskipun pembayaran proyek sudah mencapai 100 persen. Temuan ini menunjukkan adanya masalah yang perlu dijelaskan oleh Pemko Tebingtinggi.

• Proyek kolam renang belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan.
• Kewajiban ganti rugi mencapai Rp44 juta.
• Pembayaran proyek sudah dilakukan 100 persen.
• Tanggal berakhirnya kontrak adalah tahun 2025.
• Proyek ini dianggap mangkrak oleh masyarakat.

Persoalan Pembayaran dan Tanggung Jawab Pemerintah

Maulana menambahkan bahwa jika kekurangan pembayaran proyek dicatat sebagai utang daerah, maka harus ada kepastian bahwa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah telah selesai sesuai dengan ketentuan kontrak. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal pembayaran, tetapi juga menyangkut dampak dan hasil akhir dari pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.

“Kami mempertanyakan mengapa proyek yang terhambat dan belum memberikan manfaat kepada masyarakat justru akan dilunasi 100 persen. Pemerintah seharusnya mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap proyek yang dibiayai dengan uang rakyat,” tegasnya.

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Proyek

AMAKSU sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi beberapa proyek di Kota Tebingtinggi, termasuk pembangunan kolam renang. Mereka meminta Pemko Tebingtinggi untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai status pekerjaan, nilai kontrak, progres fisik, pembayaran yang telah dilakukan, sisa kewajiban, serta dasar hukum dari rencana pelunasan proyek ini.

• Harapan akan penjelasan terbuka dari Pemko Tebingtinggi.
• Informasi mengenai status pekerjaan dan nilai kontrak.
• Progres fisik yang jelas untuk masyarakat.
• Rincian mengenai pembayaran yang telah dilakukan.
• Dasar hukum pelunasan proyek yang transparan.

Menjaga Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Daerah

Maulana juga menekankan pentingnya agar masalah ini mendapatkan perhatian dari pihak aparat pengawasan dan instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di tengah sorotan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Damanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim TAPD Pemko Tebingtinggi, telah dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait isu ini. Namun, hingga saat ini, belum ada jawaban yang diterima.

Harapan Masyarakat terhadap Proyek Kolam Renang

Masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek pembayaran, tetapi juga pada hasil akhir dari proyek tersebut. Mereka ingin melihat perubahan nyata yang bisa dirasakan, bukan sekadar proyek yang terhenti di tengah jalan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek juga dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap uang yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat.

• Proyek harus memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
• Pemerintah diharapkan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran.
• Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan proyek.
• Pentingnya mencapai hasil akhir yang sesuai harapan.
• Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah harus dijaga.

Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola proyek-proyek publik, dan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki komunikasi serta transparansi kepada masyarakat. Harapan akan proyek kolam renang ini dapat terwujud dengan baik, sehingga tidak hanya menjadi catatan hitam di anggaran daerah, tetapi juga sebagai sarana rekreasi yang bermanfaat bagi warga Kota Tebingtinggi.

➡️ Baca Juga: Polisi RW Polresta Malang Kota AKP Totok Memberikan Dukungan kepada Anak yang Membutuhkan Perhatian

➡️ Baca Juga: Pria Terekam Melakukan Aksi ‘Pompa’ di Halaman Rumah Warga, Viral di Media Sosial