Aan Jajang APBD Tangerang 2026 blokir wartawan dugaan pelanggaran lapangan futsal Kutabaru Papan Proyek Pengawasan Proyek proyek futsal Kutabaru proyek Kabupaten Tangerang proyek Pasar Kemis Tangerang Raya

Proyek Futsal Kutabaru Rp484 Juta Diduga Hambat Wartawan dan Pelaksana Diam Seribu Bahasa

bila salsabila2 minggu ago

3 3 minutes read

Proyek pembangunan lapangan futsal di RW 09 Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dengan anggaran mencapai Rp484.560.000, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tidak hanya tertuju pada aspek fisik proyek atau papan informasi yang sempat dipasang lalu dicopot, tetapi juga pada kesulitan yang dihadapi wartawan dalam mendapatkan klarifikasi dari pihak pelaksana. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan, terlebih proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026.

Menggali Informasi Proyek Futsal Kutabaru

Pada tanggal 29 Agustus 2026, redaksi melakukan upaya konfirmasi untuk meminta penjelasan terkait temuan-temuan di lokasi proyek. Namun, Aan Jajang, yang dikenal sebagai pelaksana proyek, tidak dapat dihubungi melalui nomor kontak yang terdapat di media, diduga akibat pemblokiran. Situasi ini menambah lapisan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas proyek yang menggunakan dana publik.

Dengan nilai hampir setengah miliar rupiah, proyek ini seharusnya menjadi sorotan bagi masyarakat, yang berhak mengetahui informasi terkait pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara. Di papan informasi yang sempat didokumentasikan, proyek ini mencakup pembuatan lapangan futsal dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, yang dikelola oleh PT Gantang Shankarya Mandiri. Namun, alih-alih mendapatkan penjelasan yang jelas, muncul pertanyaan baru: mengapa pelaksana proyek memilih untuk menutup akses komunikasi ketika wartawan berusaha mencari informasi?

Kasus Serupa di Proyek Sebelumnya

Penting untuk dicatat bahwa ini bukan kali pertama situasi seperti ini terjadi. Nama Aan Jajang juga disebut dalam kasus proyek cor di wilayah Sepatan Timur pada bulan Desember 2025, di mana media juga melaporkan adanya sejumlah masalah dalam pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan terkait komunikasi antara pelaksana dan media. Apakah ini hanya sekadar masalah komunikasi atau ada alasan yang lebih dalam di balik kesulitan mendapatkan klarifikasi mengenai proyek yang dibiayai oleh uang negara?

Ini menjadi keharusan bagi pihak pelaksana untuk memberikan penjelasan yang transparan. Proyek dengan nilai Rp484 juta bukanlah angka yang kecil, dan masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan kualitas yang telah ditentukan. Dalam temuan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang memerlukan klarifikasi, seperti posisi wiremesh yang terlihat terlalu dekat dengan dasar lantai dan tampaknya tidak menggunakan ganjal atau spacer yang memadai.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proyek Publik

Salah satu isu lain yang mencuat adalah papan informasi proyek yang disebutkan sempat terpasang namun kemudian dicopot kembali. Dua masalah ini seharusnya dapat dijelaskan dengan mudah jika pihak pelaksana bersedia untuk membuka informasi dan memberikan klarifikasi. Namun, dengan komunikasi yang tertutup, semakin banyak pertanyaan yang muncul dari publik.

M. Hartono dari Aliansi Tangerang Bersatu (ALTAR) menegaskan bahwa pola ini tidak dapat dipandang sepele. Menurutnya, proyek pemerintah harus mendapatkan pengawasan yang ketat, terutama jika terdapat masalah berulang terkait komunikasi dan transparansi. “Proyek di wilayah Kutabaru wajib dikawal dan diawasi. Jika pelaksana sulit dikonfirmasi hingga wartawan diblokir, itu harus menjadi catatan penting bagi pihak yang memberikan pekerjaan,” ujarnya.

Pentingnya transparansi dalam proyek publik
Akuntabilitas pelaksana proyek
Pengawasan ketat oleh masyarakat dan aktivis
Pengaruh komunikasi yang buruk pada proyek
Urgensi evaluasi terhadap rekam jejak pelaksana

Mendorong Evaluasi dan Penegakan Sanksi

Hartono juga menyerukan perlunya evaluasi terhadap rekam jejak pelaksana dan perusahaan jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pekerjaan. “Jika setelah diperiksa terbukti ada masalah, evaluasi harus dilakukan. Bahkan, jika memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi atau blacklist, pihak berwenang harus tidak ragu untuk melakukannya,” tegasnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa dugaan pelanggaran atau tindak pidana harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit yang dilakukan oleh pihak berwenang. Redaksi telah berupaya memberikan ruang kepada pihak pelaksana untuk menjelaskan masalah ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, klarifikasi dari Aan Jajang masih belum diperoleh.

Pentingnya Keterbukaan dalam Proyek yang Dibiayai Rakyat

Dalam konteks ini, redaksi juga membuka ruang hak jawab kepada Aan Jajang, PT Gantang Shankarya Mandiri, konsultan pengawas, serta dinas terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Dalam proyek yang dibiayai oleh uang rakyat, wartawan tidak bertanya untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang seimbang dan akurat.

Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang kini menanti jawaban adalah: mengapa pelaksana proyek senilai Rp484 juta justru memilih untuk bungkam ketika dimintai klarifikasi? Situasi ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi wartawan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proyek yang melibatkan dana publik.