Berita Deny Charter Empat PLTSa Pimnas PKN RAGAM U T A M A

PLTSa Pemerintah Dinilai Tidak Efisien dalam Menghasilkan Energi Terbarukan

bila salsabila1 minggu ago

0 2 minutes read

Ambisi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dianggap akan menghadapi berbagai tantangan serius yang berpotensi berujung pada kegagalan sistemik. Masalah ini bukan hanya terletak pada aspek teknis di lapangan, tetapi juga berakar dari cacat dalam perencanaan yang memaksakan penerapan teknologi Waste-to-Energy (WtE). Pendekatan ini, pada kenyataannya, berbenturan dengan hukum termodinamika dan realitas ekonomi lokal di Indonesia.

Risiko Keuangan dan Ekonomi dari PLTSa

Jika proyek ini terus dipaksakan untuk dilaksanakan, alih-alih menyelesaikan masalah krisis sampah yang ada, PLTSa justru bisa berfungsi sebagai “lubang hitam” bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta investasi negara.

Profil Sampah Domestik Indonesia

Wakil Ketua Umum Pimnas Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Denny Charter, menyoroti bahwa salah satu tantangan terbesar yang sering diabaikan adalah karakteristik sampah domestik di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, dengan tingkat kelembapan berkisar antara 50% hingga 60%.

“Membakar sampah yang berair justru menghabiskan energi, alih-alih memproduksinya. Nilai kalor dari sampah kita hanya berada di antara 1.000−1.500 kcal/kg, sementara teknologi insinerator membutuhkan nilai minimal sekitar 2.000 kcal/kg agar turbin beroperasi secara efisien. Ini seperti berusaha menyalakan api dari kayu yang basah,” jelas Denny dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat (27/03/2026).

Tantangan Ekonomi dan Ketergantungan pada Tipping Fee

Tidak hanya masalah teknis, Denny juga menyoroti tantangan ekonomi yang membuat proyek PLTSa menjadi tidak layak untuk dibiayai. Ia menjelaskan bahwa PLTSa di berbagai belahan dunia tidak sekadar berfungsi sebagai pembangkit listrik, melainkan lebih sebagai fasilitas pengolahan sampah. Pendapatan utama mereka bergantung pada tipping fee, yaitu biaya pengolahan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pengelola per ton sampah.

“Sebagian besar APBD daerah di Indonesia tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membayar tipping fee yang tinggi. Tanpa adanya jaminan biaya pengolahan yang pasti, investor cenderung mundur karena skema bisnis yang tidak sehat,” tambahnya.

Membandingkan Tren Global

Denny juga mengingatkan pentingnya bagi pemerintah untuk melihat tren global. Banyak negara yang menjadi pelopor, seperti Swedia, Denmark, dan Jerman, kini mulai menghentikan pembangunan PLTSa baru. Hal ini disebabkan oleh pergeseran kebijakan menuju Ekonomi Sirkular (Circular Economy), di mana pembakaran sampah dianggap menghambat upaya untuk mencapai target daur ulang dan berkontribusi terhadap emisi karbon.

Di sisi lain, keberhasilan China dalam membangun lebih dari 500 fasilitas WtE raksasa tidak bisa dijadikan teladan secara langsung. “Keberhasilan tersebut didukung oleh subsidi pemerintah yang sangat besar, regulasi yang ketat, serta skala ekonomi dari mega-insinerator yang tidak dimiliki oleh Indonesia saat ini,” tegas Denny.

Rekomendasi untuk Mengalihkan Fokus Energi

Daripada terus berinvestasi pada teknologi pengolahan sampah basah yang mahal dan tidak efisien untuk menghasilkan listrik, Denny menyarankan pemerintah agar lebih fokus mengoptimalkan potensi sumber daya alam Indonesia yang jauh lebih ekonomis dalam hal Levelized Cost of Energy (LCOE).

Panas Bumi (Geotermal): Indonesia memiliki potensi geotermal sebesar 24 GW, menjadikannya yang terbesar kedua di dunia. Sumber energi ini dapat menyediakan listrik baseload yang stabil selama 24 jam dengan biaya jangka panjang yang lebih rendah.
Tenaga Air (Hidro): Potensi besar terdapat di Kalimantan (misalnya, Sungai Kayan) dan Papua, dengan kapasitas yang mencapai puluhan Gigawatt.
Tenaga Surya (PLTS): Dengan penurunan harga panel surya global hingga lebih dari 80% dalam satu dekade terakhir, energi matahari kini menjadi salah satu sumber energi yang paling terjangkau.

“PLTSa seharusnya dipandang sebagai sarana pengelolaan limbah, di mana energi listrik yang dihasilkan hanyalah keuntungan tambahan. Jika tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian energi yang bersih dan terjangkau, bergantung pada sampah basah adalah keputusan yang keliru. Mari kita fokus pada ‘harta karun’ yang sebenarnya: Geotermal, Air, dan Surya,” tutup Denny Charter.