7 September Nanti 8.000 PPPK Non-Guru akan Kepung Gedung DPR/MPR Jabodetabek PPPK Guru Tuntut Kesetaraan

8.000 PPPK Non-Guru Akan Berunjuk Rasa di Senayan, Tuntut Kesetaraan dengan PPPK Guru

bila salsabila23 detik ago

0 2 minutes read

Pada tanggal 7 September 2026, sekitar delapan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori non-guru dari Provinsi Banten akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kesetaraan yang sama dengan rekan-rekan mereka yang berstatus PPPK guru.

Aksi Protes untuk Kesetaraan

Ketua Asosiasi Pegawai dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Banten, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa demonstrasi ini merupakan respons terhadap rencana pemerintah pusat untuk mengangkat PPPK dari kalangan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil bagi PPPK non-guru yang juga memiliki kontribusi penting dalam berbagai sektor.

Melihat kondisi ini, Taufik menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan konsolidasi dengan para PPPK non-guru di Provinsi Banten. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka bergabung dalam aksi tersebut guna menuntut kesetaraan status dan kesempatan dalam pengembangan karir, tanpa membedakan profesi.

Tuntutan Keadilan Bagi Semua PPPK

“Setelah pemerintah mengumumkan bahwa hanya PPPK guru yang akan diangkat menjadi PNS, kami, yang bekerja sebagai tenaga teknis, kesehatan, dan kependidikan, merasa perlu untuk menyuarakan tuntutan kami. Kami ingin perlakuan yang setara, tanpa memandang jenis pekerjaan,” kata Taufik dalam pernyataannya pada 28 Agustus 2026.

Aksi ini bukanlah upaya untuk melawan pengangkatan PPPK guru menjadi PNS, melainkan untuk meminta pemerintah agar memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh PPPK, termasuk mereka yang berstatus paruh waktu, dari semua golongan profesi.

Harapan untuk Kesetaraan Status

“Kami berharap agar saat ini kami diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan hak dan kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi PNS. Kami yang berstatus paruh waktu juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama untuk beralih ke status penuh waktu,” ungkap Taufik.

Tuntutan Empat Poin Utama

Taufik menyatakan bahwa dalam aksi demonstrasi mendatang, mereka akan membawa empat tuntutan utama yang diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tuntutan tersebut adalah:

Mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu untuk semua profesi, termasuk teknis, kesehatan, dan guru pada tahun 2026.
Mengangkat semua PPPK tanpa memandang usia untuk menjadi PNS pada tahun 2027.
Melaksanakan pengembangan karir bagi seluruh PPPK pada tahun 2026.
Mengalihkan sumber gaji ASN PPPK dari APBD ke APBN.

Koordinasi untuk Kekuatan Bersama

Taufik menjelaskan bahwa saat ini mereka masih dalam proses koordinasi dengan jaringan PPPK dari berbagai daerah untuk menyatukan langkah dan merumuskan tuntutan yang jelas sebelum aksi demonstrasi berlangsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara mereka terdengar dengan tegas oleh pemerintah.

“Kami telah mencatat sekitar 8.000 PPPK non-guru dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdaftar dalam pendataan sementara untuk ikut serta dalam aksi ini. Mereka terdiri dari tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan,” jelas Taufik.

Partisipasi dan Komitmen

Taufik menambahkan bahwa jumlah peserta dalam aksi ini masih dalam tahap koordinasi. Jumlah tersebut bisa berubah, baik berkurang maupun bertambah, tergantung pada partisipasi yang berhasil dihimpun dari seluruh PPPK non-guru.

“Kami memperkirakan ada sekitar 8.000 orang dari seluruh Banten yang akan bergabung. Proses koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan tuntutan kami dapat tersampaikan dengan baik,” tutupnya.