Dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sektor publik, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan dengan baik, meskipun diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 yang bertujuan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.
Pentingnya Layanan Publik yang Optimal
Menteri Agama menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama dalam situasi ini. Penyesuaian sistem kerja yang mencakup penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Layanan harus tetap hadir, mudah diakses, dan berkualitas,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis, 2 April 2026.
Pelaksanaan Instruksi di Seluruh Satuan Kerja
Instruksi ini berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan utama untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan teknis mengenai pelaksanaan WFH diserahkan kepada pimpinan masing-masing satuan kerja, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik tugas dan jenis layanan yang ada. Namun demikian, penting bagi pimpinan satuan kerja untuk memastikan bahwa layanan esensial, seperti pencatatan nikah dan legalisasi buku nikah, tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
Optimalisasi Teknologi dalam Pelayanan
Selanjutnya, Menteri Agama mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kemenag. “Pemanfaatan teknologi harus menjadi solusi untuk menjaga kualitas layanan. Digitalisasi layanan perlu terus diperkuat agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan,” tambahnya, menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan efisiensi.
Keterbukaan Informasi untuk Masyarakat
Setiap satuan kerja diharapkan memastikan bahwa informasi tentang layanan yang tersedia tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Baik layanan yang dilakukan secara daring maupun luring, harus memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan. “Keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian layanan, meskipun ada penyesuaian sistem kerja,” tegasnya.
Memberikan Layanan yang Inklusif
Pimpinan satuan kerja juga diminta untuk memastikan bahwa layanan publik tetap inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini termasuk perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak, sehingga semua orang dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan.
Mendorong Budaya Kerja Hemat Energi
Di samping itu, Menag juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang adaptif sambil mendukung praktik hemat energi di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu langkah yang diambil adalah pengaturan penggunaan kendaraan dinas yang dibatasi hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk lebih memilih transportasi umum sebagai alternatif.
Pengelolaan Perjalanan Dinas yang Bijak
Pengelolaan perjalanan dinas, baik dalam negeri maupun luar negeri, juga diarahkan agar lebih bijak. Pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring akan terus dioptimalkan untuk mengurangi mobilitas, sehingga lebih ramah energi dan efisien. “Kita ingin membangun kebiasaan kerja yang lebih adaptif sekaligus mendorong pola hidup yang lebih hemat energi,” sambungnya, menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk mendukung kelancaran pekerjaan tanpa tergantung pada mobilitas tinggi.
Pemanfaatan Energi yang Bijak
Setiap satuan kerja didorong untuk menggunakan listrik secara bijak, baik di lingkungan kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari upaya membudayakan hemat energi. “Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus ketahanan ekonomi nasional,” tutup Menag, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dan efisiensi.
- Prioritaskan pelayanan publik meski dalam kondisi WFH.
- Pastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan.
- Implementasikan budaya kerja hemat energi di Kemenag.
- Jaga aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kementerian Agama menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi WFH, layanan publik tetap dapat berjalan dengan optimal, serta tetap menjaga kualitas dan aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat. Hal ini merupakan contoh nyata dari adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan zaman, tanpa mengorbankan komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.
➡️ Baca Juga: Jonatan Christie Kaget Saat Ada Pergantian Pelatih Tunggal Putra
➡️ Baca Juga: BUMN Mudik 2026: SIG Kirim 1.653 Pemudik ke 10 Provinsi dengan Layanan Terbaik
