LOMBOK TIMUR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur mengeluarkan seruan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memperkuat pengawasan serta langkah pencegahan terhadap korupsi di tingkat desa, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Upaya pencegahan ini tidak seharusnya menunggu hingga terjadinya penyalahgunaan anggaran desa yang berpotensi merugikan negara.
Pentingnya Pengawasan Sejak Awal
Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menegaskan bahwa isu korupsi di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan moralitas individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, serta konflik kepentingan. Di samping itu, kurangnya transparansi anggaran dan pengawasan yang tidak optimal terhadap pemerintahan desa juga menjadi penyebab utama.
“Pilkades seharusnya tidak dijadikan ajang transaksi politik yang dapat dibayar dengan kewenangan dan anggaran desa. Kita perlu memutus mata rantai korupsi sebelum kekuasaan diberikan,” tegas Agamawan dengan penuh keyakinan.
Risiko Biaya Politik yang Tinggi
Agamawan mengingatkan bahwa biaya politik yang melambung tinggi dapat menciptakan hubungan timbal balik antara kepala desa yang terpilih dengan tim pemenangan, penyandang dana, dan kelompok pendukung. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi risiko tersebut dengan menerapkan pengawasan yang ketat, transparansi, serta penegakan hukum yang konsisten.
Identifikasi Titik Rawah Korupsi
HMI juga menggarisbawahi beberapa titik rawan dalam pengelolaan keuangan desa, yang mencakup:
- Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Pengadaan barang dan jasa
- Pelaksanaan proyek pembangunan
- Pertanggungjawaban anggaran
- Keterbukaan informasi
Kelemahan dalam keterbukaan informasi dapat menyulitkan pengawasan dan menghalangi deteksi serta koreksi penyimpangan sejak dini.
Langkah-Langkah yang Diperlukan
Oleh karena itu, HMI mendesak Pemkab Lombok Timur, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pihak-pihak terkait untuk:
- Melakukan pemetaan risiko korupsi secara menyeluruh
- Memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang
- Menjamin transparansi dalam APBDes
- Menindaklanjuti setiap laporan dugaan penyimpangan yang disertai bukti
Peran Aktif Masyarakat dan BPD
HMI juga mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan proses pembangunan. Pengawasan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang Pilkades atau ketika permasalahan sudah menjadi sorotan publik.
Inisiatif Pengawasan Partisipatif
Sebagai bagian dari upaya kontrol sosial, HMI Cabang Lombok Timur siap untuk mendorong pendidikan antikorupsi, pengawasan yang melibatkan masyarakat, serta pembentukan posko pengaduan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan Pilkades serta pengelolaan dana desa.
Visi Demokrasi Desa yang Sehat
“Demokrasi di tingkat desa seharusnya menghasilkan pemimpin yang melayani masyarakat, bukan penguasa yang memanfaatkan jabatan sebagai alat transaksi kepentingan,” ungkap Agamawan di akhir pernyataannya.
HMI menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pilkades tidak hanya dapat diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Ukuran sejatinya terletak pada terbentuknya pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari uang rakyat.
➡️ Baca Juga: Inovasi Lingkungan: Apa yang Membuatnya Begitu Spesial?
➡️ Baca Juga: Rekomendasi PC All in One Minimalis Modern untuk Profesional Digital Sehari-Hari
