PT Sumatra Agro Mandiri Disorot Karena Diduga Belum Memiliki HGU, PAD Sarolangun Dipertanyakan

bila salsabila9 menit ago

0 2 minutes read

Keberadaan PT Sumatra Agro Mandiri (SAM), sebuah perusahaan yang berfokus pada industri perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, kini tengah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), meskipun aktivitas perkebunan dan panen tandan buah segar (TBS) terus berlangsung tanpa henti.

Aktivitas Perkebunan yang Luas

Informasi yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan PT SAM mencakup sejumlah desa di Kecamatan Mandiangin, dengan luas lahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan operasionalnya dalam skala yang cukup besar, meskipun tanpa adanya izin HGU yang sah.

Pertanyaan Masyarakat

Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai bagaimana proses pengurusan HGU perusahaan tersebut. Publik juga mempertanyakan upaya Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap legalitas serta perizinan yang dimiliki oleh PT SAM, mengingat pentingnya izin tersebut dalam sektor perkebunan.

Pentingnya HGU dalam Usaha Perkebunan

Hak Guna Usaha merupakan salah satu aspek fundamental yang memberikan kepastian hukum terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk kegiatan usaha perkebunan. Oleh karena itu, keberadaan izin usaha perkebunan (IUP) saja tidak cukup untuk menutupi kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Aktivitas Produksi yang Berlanjut

Di tengah kontroversi ini, aktivitas produksi di PT SAM tetap berjalan. TBS yang dihasilkan dari perkebunan tersebut diketahui rutin dipasarkan ke kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya, menandakan bahwa meskipun terdapat masalah hukum, perusahaan tetap mampu menjalankan operasionalnya.

Dampak terhadap Pendapatan Daerah

Situasi ini turut dikaitkan dengan potensi penerimaan daerah. Salah satu warga yang dijadikan narasumber oleh media mengungkapkan keprihatinannya, mempertanyakan apakah keadaan ini dapat mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor perkebunan. Warga tersebut juga mendorong Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Sarolangun untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status HGU dari PT SAM.

Permintaan Penjelasan dari Pemerintah

Tuntutan dari masyarakat ini juga mencakup permintaan agar pemerintah memberikan penjelasan transparan mengenai status perizinan perusahaan, tahapan dalam proses pengurusan HGU, serta berbagai kendala yang mungkin menghambat penyelesaian proses tersebut.

Respons dari PT Sumatra Agro Mandiri

Menanggapi isu ini, Sarto, Manajer Humas PT Sumatra Agro Mandiri, menyampaikan bahwa perusahaan berharap proses pengurusan HGU dapat segera diselesaikan. Menurutnya, penyelesaian HGU tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan masyarakat, tetapi juga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proses Pengurusan HGU

Sarto menjelaskan bahwa dalam pengurusan HGU, terdapat sejumlah dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi. Salah satu dokumen tersebut adalah CPCL atau Calon Petani dan Calon Lahan, yang berfungsi sebagai bagian dari proses legalisasi penggunaan lahan.

Kendala dalam Pengurusan CPCL

Namun, Sarto mencatat bahwa dokumen CPCL hingga saat ini masih belum ditandatangani oleh pihak pengurus koperasi, yang menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan HGU. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk menghormati proses dan dinamika yang ada serta berharap adanya komunikasi yang baik untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Harapan untuk Masa Depan

Dalam penutup pernyataannya, Sarto menegaskan pentingnya penyelesaian HGU agar tidak berlarut-larut. Ia percaya bahwa hal ini akan memberikan kepastian dan manfaat baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun daerah Kabupaten Sarolangun secara keseluruhan.