Sukabumi menjadi sorotan ketika Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan audiensi dengan Paguyuban Pemilik Rumah dan Kebun Cikidang (PPRKC) terkait persoalan hak lahan di kawasan Cikidang Plantation Estate (CPE). Pertemuan yang berlangsung pada Senin, 6 April 2026, di Aula BKPSDM ini berfungsi sebagai respons terhadap berbagai pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui paguyuban tersebut. Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya dialog antara warga dan pihak perusahaan dalam mencari solusi yang adil.
Perwakilan DPRD dan Pihak Terkait Hadiri Audiensi
Audiensi tersebut dipimpin oleh Iwan Ridwan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi. Dalam pertemuan ini, hadir pula sejumlah perwakilan penting, termasuk Direktur PT Kidang Gesit Perkasa (KGP), Budi Handoko, serta unsur dari ATR/BPN, Dinas Penataan Ruang dan Tata Bangunan (DPTR), dan Camat Cikidang. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warga terkait hak lahan Cikidang.
Empat Tuntutan Utama Warga Cikidang
Dalam forum tersebut, perwakilan PPRKC yang beranggotakan ketua dan enam pengurus menyampaikan empat tuntutan penting. Tuntutan ini mencakup:
- Kejelasan mengenai legalitas tanah kebun yang telah dibeli oleh warga.
- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang memadai.
- Jaminan keamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.
- Skema bagi hasil kebun yang adil bagi pemilik lahan.
Keempat poin ini mencerminkan kebutuhan mendasar masyarakat akan kepastian hukum dan pengakuan atas hak-hak mereka sebagai pemilik lahan.
Komitmen DPRD dalam Memediasi Persoalan
Iwan Ridwan, selaku Ketua Komisi I DPRD, menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap audiensi ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesepahaman antara warga dan perusahaan. Dalam pandangannya, dialog yang konstruktif adalah kunci untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.
“Insya Allah, kami akan berupaya maksimal memediasi agar masyarakat memperoleh haknya sesuai kesepakatan,” tegas Iwan, menunjukkan dedikasinya terhadap kepentingan masyarakat.
Langkah-langkah Penyelesaian yang Ditetapkan
Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi I DPRD berhasil merumuskan dua poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, untuk lahan yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang sedang dalam proses menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), perusahaan diminta untuk menjalankan proses sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa mengabaikan lahan. Kedua, untuk lahan yang telah berstatus HGB, DPRD mendorong Dinas Penataan Ruang dan ATR/BPN agar turut membantu proses kepemilikan warga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
Harapan untuk Hubungan Harmonis antara Warga dan Perusahaan
Iwan Ridwan berharap langkah mediasi ini tidak hanya dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh warga, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dalam pandangannya, kolaborasi yang baik antara kedua pihak adalah langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.
“Dengan amanah yang kami emban, kami ingin mendorong terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang harmonis, sejahtera, dan tertata,” pungkas Iwan, menekankan pentingnya kemitraan dalam pembangunan daerah.
Pentingnya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik
Mediasi merupakan salah satu langkah strategis untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara masyarakat dan perusahaan. Dalam konteks hak lahan Cikidang, pendekatan mediasi ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini memungkinkan dialog yang lebih terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat menyampaikan aspirasinya dengan jelas.
Manfaat Mediasi bagi Masyarakat dan Perusahaan
Melalui mediasi, sejumlah manfaat dapat diperoleh, antara lain:
- Pengurangan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak.
- Peningkatan kepercayaan antara masyarakat dan perusahaan.
- Penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan proses hukum yang panjang.
- Kesempatan untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa mediasi bukan hanya sekadar proses penyelesaian masalah, tetapi juga cara untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hak lahan Cikidang dapat diakui dan dilindungi secara adil.
Peran Pemerintah dalam Mendukung Penyelesaian Masalah Hak Lahan
Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hak lahan. Dalam konteks ini, peran ATR/BPN dan Dinas Penataan Ruang sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan masalah hak lahan dapat diselesaikan dengan baik dan menguntungkan semua pihak.
Tindakan yang Dapat Dilakukan Pemerintah
Beberapa tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mendukung penyelesaian masalah ini antara lain:
- Memberikan informasi yang jelas mengenai status lahan.
- Memfasilitasi dialog antara masyarakat dan perusahaan.
- Menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.
- Menyediakan akses terhadap layanan hukum bagi warga yang membutuhkan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lahan.
Dukungan ini sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi dan diakui hak-haknya sebagai pemilik lahan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan konflik hak lahan Cikidang dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Menuju Solusi Bersama yang Berkelanjutan
Dalam menghadapi persoalan hak lahan di Cikidang, upaya mediasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi menunjukkan komitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah dan perusahaan, diharapkan masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil harus mencerminkan kepentingan bersama dan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan perusahaan.
➡️ Baca Juga: PMI Jakarta Pastikan Stok Darah Aman di Tengah Masa Transisi Sistem
➡️ Baca Juga: Album ‘Gratia Plena’ Karya Javanese Cat: Tinjauan Kritik Sosial dan Pesan Empati
