Kementerian ATR/BPN Mendukung Ketahanan Energi Melalui Penyediaan dan Pengaturan Lahan Efisien

Ketahanan energi merupakan momok besar yang dihadapi Indonesia dewasa ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memutuskan untuk bergerak aktif dalam mendukung upaya peningkatan ketahanan energi di tanah air. Hal ini ditunjukkan oleh dukungan yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terhadap Program Strategis Nasional (PSN) dalam bidang ketahanan energi.
Komitmen Kementerian ATR/BPN dalam Mendukung Ketahanan Energi
Dalam upaya untuk mendukung program PSN ini, Kementerian ATR/BPN telah mengambil langkah-langkah aktif dalam sektor pertanahan dan tata ruang. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan lahan potensial yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum diperpanjang. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
Dalam hal ini, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah menjelaskan bahwa potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare di tingkat nasional. Sementara itu, untuk wilayah Jawa sendiri, lahan yang tersedia diperkirakan berada dalam kisaran 50.000 hingga 60.000 hektare.
Pemetaan dan Identifikasi Lahan oleh Kementerian ATR/BPN
Proses pemetaan dan identifikasi lahan ini menjadi salah satu prioritas Kementerian ATR/BPN. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lahan-lahan tersebut benar-benar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan energi. Selain pemetaan dan identifikasi lahan, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk mendukung dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satu bentuk dukungan ini adalah melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang akan menjadi dasar untuk memproses perizinan lainnya.
Percepatan Implementasi Program
Untuk memastikan bahwa program ini dapat diimplementasikan dengan cepat dan efisien, Menteri Nusron telah menyarankan agar pengembangan energi dapat dimasukkan ke dalam skema PSN. Dengan cara ini, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinir.
Langkah-langkah Strategis dalam Mendukung Ketahanan Energi
Dalam rapat tingkat menteri, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta kita untuk mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ungkap Bahlil Lahadalia.
Kehadiran Pejabat Terkait dalam Rapat
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih.
➡️ Baca Juga: Peningkatan Kasus Covid-19: Masyarakat Diminta Waspada
➡️ Baca Juga: Gaji Karyawan Dipotong Gegara Salat Jumat Jadi Sorotan DPRD Surabaya